Mahasiswa NasDem Aceh Baksos di Lampuuk

Sekelompok mahasiswa yang yang tergabung di bawah bendera Liga Mahasiswa NasDem (LMN) Aceh, Minggu, 15 Juli 2012 melakukan bakti sosial (baksos) di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Aksi kepedulian terhadap sosial kemasyarakatan ini dilakukan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1433 H.

LBH Banda Aceh – Komisi Yudisial Adakan Diskusi Sosialisasi Posko Pemantauan Peradilan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh bekerjasama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia membuat diskusi tentang sosialisasi posko pemantauan pemantauan peradilan di daerah dengan tema “ Membuka Ruang Keadilan Bagi Korban Peradilan Yang Tidak Adil dan Bersih”. Diskusi tersebut dilaksanakan di Endatu Caffe, Meulaboh Aceh Barat.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, Rahmawati, Koordinator LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan, Rahmat Hidayat dan perwakilan dari Komisi Yudisial, Rizki.

Penerapan Asas Ketertiban Umum Dan Pembatasannya Dalam Putusan Arbitrase Asing

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Ketertiban umum dalam Hukum Perdata Internasional sangat penting karena berkaitan dengan hal-hal yang tidak dapat disentuh dari ketentuan-ketentuan Lex Fori sehingga menyebabkan ketentuan asing yang seharusnya diberlakukan tetapi tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan asas-asas HPI Lex Fori. Menurut Sunaryo Hartono mengatakan bahwa, sukar untuk memberikan rumusan apa yang dimaksudkan dengan ketertiban umum, karena hal tersebut berhubungan dengan waktu, tempat dan falsafah negara yang bersangkutan. Sedangkan Gautama mengatakan bahwa, lembaga kepentingan umum haruslah berfungsi sebagai rem darurat dalam suatu kereta api yang tidak boleh dipergunakan setiap saat. Karena kalau digunakan setiap saat akan mengganggu pergaulan internasional.

Hukum Antar Tata Hukum

HATAH dibagi menjadi:
HATAH Intern: keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku, dalam hubungan hukum antara warga negara dalam satu negara, memperlihatkan titik pertalian dengan kaidah hukum yang berbeda, baik lingkungan kuasa waktu, ruang, pribadi maupun soal
 HATAH Ekstern: keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjuk hukum manakah yang berlaku, dalam hubungan hukum antara warga negara pada satu waktu yang menunjukkan titik-titik pertalian dari dua negara atau lebih (Hukum Perdata Internasional)